Setiap orang berhak untuk bisa menikmati hiburan atau tontonan sesuai seleranya. Begitu juga orang-orang yang kreatif punya hak untuk mempublikasikan karyanya agar bisa dengan mudah dan kapan saja dapat dinikmati atau ditonton banyak orang, meskipun sebuah tontonan yang berada di luar arus utama. Karena hal ini akan berkemungkinan terwujud sebuah “ruang” memberi dan menerima dalam konteks pertunjukan seni.
Miris memang jika ada tindakan represif yang ingin menggagalkan pertunjukan seni atau jenis kegiatan lainnya. Kekecewaan tidak saja dirasakan oleh pihak penyelenggara dan pelaku pertunjukan itu sendiri, melainkan akan dirasakan pula para calon penonton. Lalu, mengapa pula harus ada intimidasi atau tindakan represif sebagai upaya untuk menggagalkan, seperti beberapa waktu yang lalu terjadi ketika Monolog Tan Malaka: Saya Rusa Berbulu Merah produksi Mainteater, yang naskahnya ditulis oleh Ahda Imran.
Tetapi, esok harinya, pertunjukan seni monolog itu bisa dipentaskan di gedung IFI atau Pusat Kebudayaan Prancis di Bandung setelah mendapat jaminan dari Walikota Bandung Ridwan Kamil. Masyarakat pecinta atau penikmat karya seni pertunjukan, khususnya yang ada, diKota Kembang sangat beruntung punya figur pemimpin yang bijaksana. Tulisan ini tidak saya maksudkan untuk memuji atau menyanjung Ridwan Kamil, secara berlebihan, yang namanya disebut-sebut masuk dalam daftar bakal calon gubernur DKI Jakarta. Sama sekali tidak. Jujur saja bahwa saat ini rakyat memang sedang mendambakan figur pemimpin adil dan bijaksana, yang sanggup memberi solusi dari persoalan-persoalan sosial dan budaya. Tidak hanya persoalan ekonomi, politik dan hukum saja.
Apalagi, sebelumnya pernah terjadi sebuah larangan di satu acara Festival Belok Kiri yang diselenggarakan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Bahkan, di sangat dahulu, pelarangan terhadap pertunjukan seni atau pentas pembacaan puisi pernah pula dialami WS Rendra dan Bengkel Teaternya.
Kecenderungan apa yang “diinginkan” oleh pihak-pihak yang melarang? Apa maksud dan tujuannya? Apakah karena Tan Malaka adalah tokoh Partai Komunis Indonesia? Nama Tan Malaka hilang dari buku sejarah negeri ini. Penguasa Orde Baru telah berhasil melaburkan cat hitam di atas nama Tan Malaka, sehingga generasi masa kini tak tahu atau mengenal nama Tan Malaka di peta sejarah Republik Indonesia.
Memang, tidak bisa dipungkiri bahwa politik adalah “kendaraan” atau “alat gerak” perjuangan politikus untuk mencapai dan bisa bisa mewujudkan tujuan politiknya. Jalan politik itu pula yang harus ditempuh Tan Malaka untuk meraih cita-cita demi kemerdekaan Indonesia. Sedangkan komunis adalah sebuah ideologi politik, bukan dogma agama atau ajaran teologi. Dan Tan Malaka memilih Partai Komunis Indonesia sebagai “alat gerak” menuju kemerdekaan Indonesia. Tan Malaka merupakan tokoh penting Indonesia, selain Soekarno, Hatta, dan Sjahrir. Tahun 1963 oleh presiden Soekarno, ia dinobatkan sebagai Pahlawan Kemerdekaan.
Oya, saya tidak ingin mengulas Tan Malaka dalam tulisan singkat ini. Yang terang, karya seni kreatif harus bisa menjumpasuai atau dapat disaksikan publiknya melalui panggung-panggung pertunjukannya. Jika ada pelarangan atau tindakan represif dari pihak-pihak tertentu itu hanya akan menghambat “komunikasi” kesenian dalam lingkungannya.
Seniman dan orang-orang kreatif harus selalu punya cara untuk menyampaikan ide atau gagasan lewat kesenian yang telah menjadi jalan profesinya. Sebagai penulis, Ahda Imran, mencoba meluruskan sejarah melalui karyanya.
Pro dan kontra itu hal yang lazim. Jika ada perbedaan sudut pandang bisa saja dilakukan diskusi bersama, membuka ruang dialog yang demokratis, agar tak ada pihak yang dirugikan, untuk mendapat solusi dan meminimalkan perbedaan sudut pandang.
Dengan demikian, diharapkan, akan terjadi pemahaman dan kesepakatan-kesepakatan bersama. Untuk bersama pula bertumbuh dan berkembang di bidangnya masing-masing sesuai fungsi dan peranannya.
Depok, 1 April 2016
0 komentar:
Posting Komentar